Dalam kunjungan di Jembatan Bailey, Kecamatan Juli, Bireuen, Prabowo menanyakan perkembangan pemulihan listrik kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Di hadapan Presiden dan jajaran TNI–Polri, Bahlil melaporkan bahwa pemulihan listrik hampir rampung. Ia menyebut 97 persen wilayah Aceh sudah kembali terang dan menegaskan bahwa jaringan akan sepenuhnya menyala pada Minggu malam, 7 Desember 2025.

Namun laporan tersebut memicu tanda tanya besar karena kondisi di lapangan tak sepenuhnya sejalan. Banyak warga justru mengaku masih hidup dalam gelap selama berhari-hari.

Warga Aceh Mengaku Masih Gelap 12 Hari

View this post on Instagram

Reza Munawir, warga Aceh Besar, mengungkapkan bahwa rumahnya sudah 12 hari tanpa aliran listrik. Untuk bekerja, ia terpaksa berpindah-pindah ke warung kopi yang menggunakan genset.

“Pak Bahlil, lampu di rumah saya belum menyala,” ujar Reza dengan nada kesal setelah membaca laporan resmi pemerintah.

Kondisi serupa dialami sejumlah warga Banda Aceh. Mereka menyebut listrik memang menyala, tetapi hanya secara bergilir.

Danipun merasakan listrik hidup hanya sebentar sebelum kembali padam. “Belum sempat hidupkan air, istri masak, lampu sudah mati lagi,” keluhnya.

Karena listrik tak stabil, usaha konveksi kecilnya harus membeli genset meski biaya operasional meningkat signifikan.

The post Laporan Bahlil Soal Listrik Aceh Dipertanyakan: Warga Akui Sudah 12 Hari Gelap Meski Klaim 97 Persen Pulih appeared first on Sorenamoo.

According to Ahmad Muzani, Speaker of Indonesia’s People’s Consultative Assembly (MPR), President Prabowo Subianto made a careful decision not to declare the floods as a national disaster. Muzani explained after meeting the President at the Presidential Palace in Jakarta on December 2, 2025:

“The President has specific considerations. It is within his authority as head of state to make this decision through a presidential decree.”

Muzani emphasized that the government has already been able to manage the disaster situation effectively, coordinating with provincial, city, and district authorities.

Government Response and National Priority Status

Puan Maharani

Puan Maharani, Speaker of the Indonesian House of Representatives (DPR), stated that the government is still reviewing inputs from affected regions before deciding on a national disaster declaration.

“The government and DPR are listening to feedback from local authorities in the affected areas to determine whether a national disaster status is necessary,” she said on December 4, 2025.

President Prabowo personally inspected the flood- and landslide-hit areas on December 1, 2025, directing rapid distribution of logistics, restoring access to isolated regions, and establishing emergency routes for vital infrastructure. Both air and sea fleets were mobilized to reach remote areas, ensuring essential aid delivery.

In Serdang Bedagai, North Sumatra, authorities reported a gradual recovery. Abdul Rahman Purba, Head of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sergai, confirmed that water levels in nine out of eleven districts have receded, and normalcy is slowly returning.

The post National Disaster in Sumatra: Government Declares Priority Response for Floods and Landslides appeared first on Sorenamoo.