Kasus ini mencuat setelah Linda menuduh penyidik KPK melakukan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan aset bernilai sangat besar — yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Awal Mula Kasus

Pengacara Linda, Deolipa Yumara, menjelaskan bahwa permasalahan bermula ketika penyidik KPK menyita aset milik kliennya yang disimpan dalam safe deposit box di Bank BCA Cabang Wisma Milenia, Tebet pada 11 Juli 2025. Aset tersebut diperkirakan mencapai Rp700 miliar.

Deolipa merinci aset yang masih disita penyidik KPK meliputi:

• Uang tunai Sin$45 juta (segel resmi)

• US$300 ribu

• Euro129 ribu

• 50 ribu Ringgit Malaysia

• Sin$1 juta

• Sin$200 ribu

• US$80 ribu

• 12 batang emas masing-masing 1 kg dan 2 batang tanpa surat

• Sertifikat hak milik atas sejumlah tanah dan bangunan di NTB, NTT, Minahasa, dan Ogan Ilir

• Satu kunci apartemen

Deolipa menegaskan bahwa aset tersebut tidak terkait dengan tindak pidana apa pun sehingga seharusnya dikembalikan.

Respons KPK

KPK kemudian merespons laporan tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya informasi bahwa Linda melapor ke Bareskrim.

“Kami mendapatkan informasi yang beredar di media adanya pelaporan kepada KPK dar saudara LD (Linda Susanti) kaitannya dengan perkara HH (Hasbi Hasan),” ujar Budi, dikutip Sabtu, 29 November 2025.

Budi menjelaskan bahwa penyitaan dokumen terhadap Linda telah dijalankan sesuai prosedur hukum, disertai bukti serah terima. Namun ia mengakui terdapat temuan penting:

Dalam Berita Acara Penyitaan, ada bagian yang dipalsukan oleh oknum tertentu, sehingga penyitaan dokumen tersebut direkayasa seolah-olah berasal dari safe deposit box.

“Yang kemudian diklaim oleh saudara LD, didalamnya ada beberapa aset. Ada dalam bentuk uang, dalam bentuk emas. Begitu ya,” tutur Budi.

Selain dugaan pemalsuan tersebut, KPK juga menerima informasi adanya modus penipuan dengan memanfaatkan dokumen palsu Berita Acara Penyitaan.

“Kami juga sekaligus mengimbau, karena KPK juga mendapatkan informasi ada modus dugaan penipuan yang dilakukan oleh para pihak-pihak dengan memanfaatkan dokumen yang dipalsukan tersebut,” ungkapnya.

The post Kasus Linda Susanti: Siapa Sosok Saksi Kunci Ini dan Mengapa Ia Melaporkan Penyidik KPK? appeared first on Sorenamoo.

Sejumlah lembaga advokasi menilai perubahan dalam RUU KUHAP memuat pasal-pasal yang dianggap bersifat karet dan berisiko membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyoroti rancangan undang-undang ini, terutama terkait mekanisme penangkapan dan penahanan.

ICJR menyebut penyalahgunaan wewenang sering terjadi pada praktik lapangan sehingga diperlukan batasan yang jelas dan akuntabel.

Selain itu, ICJR juga menyoroti aturan penyadapan dan penggeledahan yang dinilai belum memiliki syarat serta ketentuan pembatasan secara tegas dalam RUU KUHAP.

Kekhawatiran meningkat karena tanpa kontrol hukum yang kuat, kewenangan tersebut dapat digunakan secara sewenang-wenang.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHAP juga menyebut ada sembilan kelompok pasal bermasalah yang berpotensi mengurangi akuntabilitas proses peradilan. Beberapa kritik di antaranya mencakup:

• Minim akuntabilitas pelaporan — Pasal 23

• Minim pengawasan yudisial — Pasal 149, 152 ayat (2), 153, dan 154

• Upaya paksa tanpa ukuran jelas — Pasal 85 ayat (1), 88, 89, 90 ayat (2) dan (3), 93 ayat (5), 105 huruf e, 106 ayat (4), 112 ayat (2)

• Sidang elektronik tanpa mekanisme akuntabel — Pasal 138 ayat (2) huruf d, 191 ayat (2), dan 223 ayat (2) dan (3)

• Investigasi khusus tanpa kontrol — Pasal 16

• Hak korban dan kelompok rentan belum operasional — Pasal 134–139, 168, 169, 175 ayat (7)

• Standar pembuktian tidak jelas — Pasal 85–88, 222, 224–225

• Ketidakberimbangan dalam proses peradilan pidana — Pasal 33, 197 ayat (10), 142 ayat (3) huruf b, 146 ayat (4) dan (5), Pasal 1 angka 20 dan 21

• Konsep restorative justice disamakan dengan diversi — Pasal 74–83

Sebagai acuan, KUHAP selama ini menjadi pedoman utama prosedur aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan pidana di Indonesia.

Oleh karena itu, perubahan terhadap KUHAP dinilai harus dilaksanakan secara hati-hati dengan memperhatikan integritas sistem peradilan serta perlindungan hak warga negara

The post RUU KUHAP Resmi Disahkan DPR? Ini Daftar Pasal Bermasalah dan Kritik ICJR & Koalisi Masyarakat Sipil appeared first on Sorenamoo.