Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di tahap akhir pembahasan dan dijadwalkan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Namun, rencana pengesahan tersebut memantik perdebatan publik karena sejumlah pasal dinilai berpotensi menimbulkan masalah dalam praktik penegakan hukum. Sejumlah lembaga advokasi menilai perubahan dalam RUU KUHAP memuat pasal-pasal yang dianggap bersifat karet dan Read more