Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih proaktif dalam memperbarui informasi penanganan bencana banjir dan longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025), Endipat menegaskan agar pemerintah tidak kalah dengan pihak-pihak yang merasa paling berjasa di wilayah terdampak bencana.

“Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat.

Endipat menilai banyak pihak yang merasa berjasa sebenarnya hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh. Menurutnya, pemerintah telah hadir sejak awal, mendirikan ratusan posko, dan menyiapkan fasilitas darurat lainnya.

“Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ujarnya.

Endipat menekankan peran Kemenhut dan kepolisian dalam perbaikan hutan dan evaluasi kawasan, namun publik jarang mengetahui upaya tersebut. Ia pun meminta Komdigi menjadi garda terdepan menyampaikan informasi ini.

“Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” kata Endipat.